Jakarta – Perubahan dalam regulasi terkait pekerja outsourcing di Indonesia terjadi setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari durasi kontrak hingga hak-hak yang dimiliki pekerja dalam situasi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memberikan pandangan mengenai perubahan ini. Ia menyoroti beberapa ketentuan yang menjadi perhatian utama bagi pengusaha, termasuk hal-hal terkait outsourcing, pekerjaan di masa depan, serta pelatihan bagi tenaga kerja.
Salah satu poin yang menjadi sorotan Shinta adalah durasi kontrak untuk pekerja outsourcing. Sebelumnya, Apindo mengusulkan agar masa kerja outsourcing diperpanjang hingga lima tahun. Namun, ketentuan dalam UU baru menetapkan batas maksimum kontrak selama empat tahun.
“Kami telah menyampaikan permintaan terkait masa kontrak outsourcing, tetapi yang diterima justru pengurangan menjadi empat tahun,” ungkapnya.
Dalam ketentuan baru ini, kontrak awal untuk pekerja alih daya dapat berlangsung paling lama selama dua tahun. Setelah periode tersebut, kontrak dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing durasi maksimal satu tahun.
Dengan struktur ini, total masa kerja pekerja outsourcing dapat mencapai empat tahun. Perubahan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dan pekerja seiring dengan penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selain batas waktu kontrak, jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan juga menjadi perhatian utama dalam regulasi baru ini. Pekerjaan outsourcing akan dibatasi pada empat sektor tertentu, yaitu katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.
Shinta menekankan bahwa Apindo sebelumnya telah menyampaikan pandangan mereka terkait jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya bisa menggunakan tenaga alih daya. Menurutnya, kebutuhan akan outsourcing tidak selalu terbatas pada pekerjaan yang bersifat pendukung.
“Kami juga memikirkan alasan di balik berbagai jenis pekerjaan, yang mungkin memerlukan tenaga alih daya lebih dari sekadar pekerjaan penunjang,” tambahnya.
Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memberikan hak baru yang signifikan bagi pekerja outsourcing. Mereka berhak mendapatkan pesangon apabila mengalami PHK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, aturan baru ini tidak hanya mengatur kepentingan perusahaan dalam memanfaatkan tenaga alih daya, tetapi juga mencakup perlindungan bagi pekerja. Hak atas pesangon merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam hubungan kerja dalam konteks outsourcing.
➡️ Baca Juga: Kemendikdasmen Lepas Kontingen WSC Shanghai dengan Target Lebih dari Sekadar Medali
➡️ Baca Juga: Penemuan Diduga Bahtera Nabi Nuh di Turki: Video Menarik yang Harus Anda Tonton