Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan dengan efektif melalui pemanfaatan data wilayah prioritas yang telah divalidasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa penetapan wilayah prioritas didasarkan pada analisis data mengenai daerah rawan pangan, tingkat kemiskinan, dan prevalensi masalah gizi yang ada di berbagai lokasi.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat area-area yang berisiko tinggi terkait pangan, populasi miskin, dan daerah dengan masalah gizi yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan wilayah prioritas untuk program ini,” jelas Sony dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 24 April 2026.
Ia menambahkan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten dan kota yang menjadi fokus intervensi, yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Informasi ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG dapat terarah kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan, khususnya di daerah rawan pangan, penduduk miskin, dan wilayah dengan masalah gizi yang signifikan,” paparnya.
Menurut Sony, pendekatan berbasis data ini sangat penting untuk memastikan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri, mendapatkan perhatian dan layanan yang optimal.
“Dengan data yang tepat, intervensi program dapat difokuskan pada kelompok yang paling memerlukan,” tambahnya.
BGN menegaskan bahwa pemanfaatan data wilayah prioritas ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan pemerataan akses layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai langkah konkret dalam upaya tersebut, BGN telah mengadakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat Program MBG pada 23 April 2026 di Badan Gizi Nasional, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Romo R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan ketepatan sasaran dalam Program MBG.
➡️ Baca Juga: Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Produktivitas
➡️ Baca Juga: Microsoft Segera Pensiunkan Windows 10, Ini yang Harus Dilakukan Pengguna