Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terlibat dalam kasus pemerasan yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menerima hasil dari praktik tidak etis tersebut, ia berencana untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan jumlah berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 100 juta.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, besaran THR yang ditawarkan bervariasi. “Ada yang mendapatkan hingga Rp 100 juta, dan ada juga yang hanya Rp 20 juta,” jelasnya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 14 Maret 2026.
Asep juga mengungkapkan bahwa total uang hasil pemerasan mencapai sekitar Rp 610 juta. Uang tersebut disimpan dalam enam tas hadiah berwarna putih yang disiapkan untuk dibagikan.
“Terdapat enam goodie bag yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK telah melaksanakan operasi tangkap tangan yang menjadi yang kesembilan sepanjang tahun 2026, dan merupakan yang ketiga di bulan Ramadhan.
Operasi tersebut berhasil menangkap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, beserta 26 orang lainnya, dan mengamankan uang tunai dalam denominasi rupiah.
Pada 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo (SAD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2025-2026.
Syamsul Auliya sebelumnya menargetkan untuk mengumpulkan Rp 750 juta dari aktivitas pemerasan ini. Dari total tersebut, ia berencana mengalokasikan Rp 515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, sedangkan sisa uang akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, sebelum ditangkap oleh KPK, ia baru berhasil mengumpulkan Rp 610 juta.
➡️ Baca Juga: Vidi Aldiano Meninggal, BCL Sampaikan Salam Perpisahan untuk Ashraf Sinclair
➡️ Baca Juga: Update Terkini: Festival Budaya Medan Meriah