Jakarta – Aksi demonstrasi mahasiswa untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya terjadi di Jakarta. Mahasiswa di Yogyakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, juga turut berpartisipasi pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa berkumpul di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Makassar, demonstrasi berlangsung di 33 lokasi berbeda dengan pengamanan yang melibatkan sekitar 3.000 personel gabungan. Berbagai isu yang diangkat oleh para mahasiswa meliputi penanganan bencana, kebijakan pemerintahan, transparansi anggaran, serta masalah hak asasi manusia (HAM).
Aksi protes di berbagai daerah ini bertepatan dengan peringatan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah.
Ribuan mahasiswa mulai berdatangan ke kantor DPRD DIY di Kota Yogyakarta pada Selasa siang. Massa berkumpul secara bergantian sejak sekitar pukul 12.00 WIB, menunjukkan antusiasme dan kepedulian mereka terhadap isu-isu yang diangkat.
Aksi tersebut dimulai oleh puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi dari atas mobil komando. Dalam orasinya, mereka mengungkapkan kritik terhadap penanganan bencana dan proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana, yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Salah satu orator menyoroti berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk bencana di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang berkelanjutan.
“Luka yang belum sembuh dari bencana di Sumatra ditambah dengan gempa NTT, dan kini kita menghadapi karhutla. Kami di sini ingin membuka mata para penguasa,” seru salah satu orator dengan penuh semangat.
Orator lainnya juga menyoroti lambatnya penanganan karhutla. Mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Kalimantan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan yang parah.
“Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutan mereka terbakar, mereka tinggal di daerah yang tidak layak huni, tetapi masyarakat justru diharapkan untuk beradaptasi,” pekik orator dengan nada tegas.
Selain isu penanganan bencana, para demonstran juga mengangkat dugaan korupsi yang terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam materi aksi yang disampaikan, kasus ini dihubungkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2026, yang berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.
➡️ Baca Juga: Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy Tunjukkan Kemesraan, Menuju Pernikahan?
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengatur Formasi Futsal untuk Sukses di Turnamen Pendek