Pertemuan DPR dan Parpol Nonparlemen Ditunda, Dasco Jelaskan Penyebabnya

Atok Dalang

September 29, 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa pertemuan dengan partai politik (parpol) nonparlemen mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) ditunda. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak parpol nonparlemen untuk ikut serta dalam diskusi tersebut.

Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa ini akan melibatkan Komisi II DPR RI. Namun, Dasco belum memberikan rincian mengenai nama-nama parpol yang akan diundang dalam pertemuan tersebut.

“Kami ingin melibatkan lebih banyak partai yang telah meminta untuk berpartisipasi, sehingga jumlah peserta bisa lebih banyak,” kata Dasco dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di kompleks parlemen di Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026.

Dengan adanya penundaan ini, DPR RI telah menjadwalkan ulang pertemuan tersebut untuk dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Oktober 2026.

“Mungkin akan diadakan pada hari Jumat,” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa parpol nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menilai bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang ditetapkan sebesar 5 persen sebaiknya dihapuskan, karena berisiko menyebabkan banyak suara sah tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 harus dipahami secara menyeluruh, terutama dalam konteks interpretasi baru mengenai aturan ambang batas parlemen.

“Inti dari keputusan MK tersebut adalah mendorong pembentuk undang-undang untuk tidak menerapkan aturan PT. Jika tetap ingin diterapkan, maka besaran ambang batas tersebut perlu diperkecil,” jelas Said dalam keterangan pers di Jakarta, pada Jumat, 18 September 2026.

Menurut Said, amar putusan MK yang meminta pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan norma dan ukuran PT membuka kemungkinan untuk menghapus atau merombak formula perhitungannya.