Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan betapa krusialnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan penanganan tuberkulosis (TBC). Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026. Penanganan TBC tidak hanya bagian dari tanggung jawab kesehatan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam kesempatan ini, Wiyagus menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengeliminasi TBC sangat ditentukan oleh kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan penanggulangan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil bisa lebih terarah dan terukur.
“Tuberkulosis bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada produktivitas masyarakat, kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan ini harus ditangani dengan serius karena dapat mengganggu pencapaian agenda pembangunan nasional,” ungkap Wiyagus.
Wiyagus juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah dalam penanganan TBC telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pijakan bagi Pemda untuk mengambil tindakan konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman TBC, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.
Lebih jauh lagi, Wiyagus meminta agar percepatan penanganan TBC di daerah terealisasi melalui kebijakan yang bersifat terukur dan berkelanjutan. Ini mencakup penguatan perencanaan, peningkatan anggaran, serta pemberdayaan aparat pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penanganan TBC dapat lebih efektif, mulai dari deteksi kasus hingga pengobatan dan pencegahan.
Wiyagus juga menyoroti bahwa Indonesia saat ini masih berada di posisi kedua dalam jumlah kasus TBC di dunia. Dengan fakta tersebut, ia menekankan urgensi untuk mempercepat penanganan secara lebih masif dan terkoordinasi, termasuk melalui kolaborasi antar sektor terkait. Hal ini dianggap sangat penting untuk mencapai target eliminasi TBC.
“Kita perlu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa eliminasi TBC dapat tercapai secara bersama-sama,” tutupnya.
Sebagai catatan, konferensi pers ini dihadiri juga oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, dan perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang ada di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Direksi BBCA Ambil Langkah Agresif Serok Saham, Pengamat Tentukan Target Harga Ideal
➡️ Baca Juga: Fakta Menarik tentang Keuangan yang Jarang Diketahui