Dicky Kartikoyono Sarankan Sekuritisasi Kredit UMKM untuk Seleksi DK OJK yang Lebih Baik

Calon anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, mengusulkan penerapan sekuritisasi kredit UMKM sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keberagaman sumber pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Usulan tersebut disampaikan oleh Dicky dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung hari ini di Komisi XI DPR RI. Saat ini, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia.
Sebelumnya, Dicky juga telah mengikuti uji kelayakan untuk posisi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juli 2025 dan Januari 2026. Uji kelayakan yang dijalaninya untuk posisi Dewan Komisioner OJK ini merupakan yang ketiga kalinya dalam satu tahun terakhir.
Dicky menyatakan, “Saat ini, penerapan sekuritisasi sangat memungkinkan dilakukan, terutama dengan dukungan data yang akurat, credit rating, serta riwayat pembayaran yang baik. Dengan demikian, kita dapat melakukan sekuritisasi terhadap kredit-kredit UMKM yang berkualitas.”
Lebih lanjut, Dicky menyoroti peran bank-bank anggota Himbara yang umumnya memiliki target penyaluran kredit untuk UMKM, sementara bank-bank non-Himbara masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kuota tersebut.
Dalam skema yang diajukan, portofolio kredit UMKM yang telah melebihi target di bank Himbara bisa disekuritisasi menjadi surat berharga berbasis aset, yang kemudian dapat diakuisisi oleh bank-bank non-Himbara.
“Ketika saya menjabat sebagai pengawas di sektor ini, terdapat surat berharga pasar uang (SBPU) yang diperuntukkan bagi kredit usaha kecil. Bank-bank yang biasanya fokus pada segmen retail, dengan ambang batas tertentu, sudah bisa mencapai target tersebut; sisanya dapat disekuritisasi atau dijual kepada bank-bank yang berorientasi pada korporasi atau wholesale,” jelas Dicky.
Secara umum, Dicky mengingatkan bahwa stabilitas sistem keuangan harus berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan yang hanya berkisar antara 8-10 persen tidaklah cukup untuk mencapai tujuan tersebut.
“Pertumbuhan kredit harus jauh lebih signifikan. Kita harus mencari cara untuk mengatasi hal ini, dan kami menawarkan visi serta beberapa kebijakan strategis yang dapat diterapkan,” tambah Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi dalam penyaluran kredit serta mendorong pembiayaan dari pasar modal. Dalam hal ini, penyaluran kredit harus didorong oleh sisi permintaan (demand) dan tidak hanya bergantung pada sisi penawaran (supply).
➡️ Baca Juga: Gaya Hidup Ramah Lingkungan Menarik Perhatian Global, Masyarakat Mulai Beralih
➡️ Baca Juga: Mata Kuliah dalam Sistem Komputer Kuliah Apa Saja




