Jakarta – Ketegangan yang meningkat antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel di kawasan Timur Tengah memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Dampak ini mencakup kerentanan terhadap pasokan energi nasional serta potensi polarisasi ideologi di dalam negeri.
Hal ini menjadi sorotan dalam sebuah webinar yang membahas tema “Dampak Konflik Iran dan Israel-AS Terhadap Dinamika Keamanan Indonesia.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh IFORSTRA (Institute for Strategic Transformation), sebuah lembaga yang fokus pada isu-isu strategis, terutama di bidang keamanan, pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Diskusi ini dipandu oleh Raja Adelia Oktafia, seorang mahasiswa dari Universitas Pertamina, dan menghadirkan tiga orang ahli, yaitu Tia Mariatul Kibtiah (Dosen Hubungan Internasional di Binus University), M. Syaroni Rofii (Dosen Ketahanan Nasional SPPB UI dan Pengamat Timur Tengah), serta M. Syauqillah (Direktur Institute for Strategic Transformation dan Pengamat Terorisme).
Pembicaraan dibuka oleh Tia Mariatul Kibtiah, yang menekankan ancaman krisis ekonomi akibat meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada impor minyak, sementara cadangan minyak nasional hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari dan kapasitas mitigasi domestik sangat terbatas.
Di ranah diplomasi, Indonesia menghadapi tantangan setelah Iran menolak tawaran mediasi dan secara terbuka mengkritik keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam blok board of peace (BoP).
Kondisi ini menyebabkan kerawanan sosial di dalam negeri, yang terlihat dari penetapan status siaga tiga oleh TNI untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya demonstrasi massal.
Melanjutkan diskusi, M. Syaroni Rofii menganalisis konflik ini sebagai bentuk perang asimetris. Di satu sisi, kekuatan militer dan nuklir Amerika Serikat-Israel berhadapan langsung dengan keunggulan teknologi drone yang dimiliki Iran dalam sebuah konflik yang diyakini bertujuan untuk merubah rezim yang ada.
Ketegangan makro ini dipastikan akan berdampak pada pasokan BBM nasional dan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan sektor usaha mikro. Di tengah minimnya peran PBB dan sikap China serta Rusia yang memilih untuk tetap mengamati dari jauh, Indonesia disarankan untuk mengambil pendekatan diplomasi shuttle guna berperan sebagai mediator strategis di kancah global.
Diskusi ditutup dengan pemaparan mengenai perspektif keamanan domestik oleh M. Syauqillah, yang menggarisbawahi pergeseran ancaman konflik ke ranah digital, yang berpotensi memicu polarisasi di kalangan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Reformasi Total Bea Cukai Diperlukan, Terutama pada Pucuk Pimpinan untuk Efektivitas
➡️ Baca Juga: Menyusun Sistem Kerja Efisien untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Stabil
