Konflik yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang kini telah berlangsung lebih dari 50 hari, semakin menarik perhatian global, termasuk dari China. Dalam laporan terbaru mengenai Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Beijing menilai bahwa Washington merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas kebuntuan diplomasi yang terjadi dengan Iran saat ini.
Laporan tersebut dipublikasikan secara daring oleh Kementerian Luar Negeri China pada awal pekan ini. Dalam dokumen tersebut, Beijing menyoroti bahwa tindakan agresi militer yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada bulan Juni 2025, serta serangan yang terjadi pada 28 Februari lalu, telah secara serius melanggar hukum internasional dan piagam PBB.
Menurut situs berita presstv.ir, laporan ini menyebutkan bahwa penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018 dianggap sebagai ‘akar masalah’ dari kebuntuan diplomatik yang tengah dihadapi oleh AS dan Iran saat ini.
Pada masa kepresidenan Donald Trump, tepatnya di tahun 2018, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir tersebut dengan klaim bahwa perjanjian itu adalah yang terburuk dalam sejarah. Trump juga menjelaskan bahwa keputusan untuk keluar dari kesepakatan tersebut didasari keinginan untuk mencapai perjanjian baru dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi AS.
Pada bulan Juni 2025, serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah proses negosiasi tidak langsung antara Tehran dan Washington yang berusaha membahas program nuklir damai Iran.
Tujuh bulan sesudahnya, tepat pada 28 Februari, AS dan Israel kembali meluncurkan serangan terbaru. Momen ini sangat krusial, mengingat Iran dan AS hampir mencapai kesepakatan baru terkait isu nuklir.
Teheran dengan tegas menegaskan haknya berdasarkan NPT untuk mengembangkan teknologi nuklir, yang ditujukan untuk kebutuhan energi, penelitian medis, dan kemajuan ilmiah. Namun, AS beserta sekutunya menuduh Iran berusaha mengembangkan kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir.
Iran secara konsisten menyatakan bahwa senjata pemusnah massal merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak pernah menjadi bagian dari doktrin pertahanannya, meskipun dihadapkan pada tekanan dan agresi militer yang langsung.
Perundingan antara kedua negara mengalami kebuntuan. Pada tanggal 11–12 April, AS dan Iran melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung selama dua pekan di Islamabad. Sayangnya, meskipun perundingan tersebut berlangsung selama 21 jam, tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai.
➡️ Baca Juga: Polisi Duga Masih Ada Korban Tertimbun Longsor Sampah di Bantargebang Setelah 3 Tewas
➡️ Baca Juga: Keterampilan Branding Digital untuk Membangun Citra Profesional dan Meningkatkan Kepercayaan Pasar
