Jakarta – Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak masyarakat untuk memahami perlunya penataan kembali Republik dengan tujuan menemukan kembali esensi dari pendirian negara. Pandangan ini disampaikan dalam orasi kemerdekaan yang berlangsung di Universitas Harkat Negeri pada tanggal 17 Agustus 2026.
Sudirman menekankan bahwa tindakan warga membayar pajak karena takut akan sanksi merupakan suatu paksaan. Sebaliknya, jika warga membayar pajak dengan kesadaran bahwa itu adalah kontribusi untuk membiayai kehidupan bersama, maka itu adalah sebuah usaha kolektif. Ia juga menyoroti bahwa memilih pemimpin hanya berdasarkan iming-iming uang atau janji adalah bentuk paksaan yang tersembunyi. Dalam konteks ini, memilih pemimpin dengan niat tulus untuk mendapatkan yang terbaik adalah bagian dari upaya bersama.
Menurut Sudirman, perbedaan antara dua karakter tersebut terletak pada motivasi yang mendasarinya, bukan sekadar pada hasil yang terlihat. Dalam upaya kolektif, masyarakat berperan aktif dengan menggabungkan modal, sumber daya, dan kapabilitas untuk kepentingan umum, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang dibuat di tingkat atas.
Sudirman mengingatkan bahwa pembangunan jiwa menjadi prioritas utama yang disebutkan dalam lirik lagu Indonesia Raya sebelum pembangunan fisik. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, rasa malu, dan keberanian untuk berbuat benar adalah bagian dari jiwa yang harus dimiliki. Tanpa integritas yang kuat, kemajuan fisik dan ekonomi sebesar apapun hanya akan seperti kapal yang berlayar tanpa arah.
“Hari-hari ini, kita menyaksikan banyak kondisi di mana ‘kapal tanpa kompas’ semakin meluas. Kecerdasan intelektual lebih dihargai, sementara kejujuran dan nurani sering diabaikan. Kekuatan fisik dipamerkan, tetapi asas keadilan justru terpinggirkan,” ungkap Sudirman.
Ia juga menggarisbawahi bahwa meskipun pendapatan per kapita meningkat empat kali lipat, dari USD 463 pada tahun 1998 menjadi USD 5.083 pada tahun 2025, sisi lain dari pembangunan menunjukkan kemunduran. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 66,5 menjadi 75,9 antara tahun 2010 hingga 2025.
Namun, meski ada peningkatan, jumlah kelas menengah mengalami penurunan, dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa di tahun 2024. Selain itu, skor PISA juga menurun dari 402 pada tahun 2009 menjadi 359. Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi, serta Indeks Kebebasan Pers, semuanya menunjukkan penurunan dalam satu dekade terakhir.
Sudirman menegaskan bahwa meskipun kemajuan fisik, ekonomi, dan pembangunan lainnya terus berlanjut, aspek pembangunan jiwa, tata kelola, penegakan hukum, serta moralitas dan etika mengalami kemunduran yang signifikan.
Menurutnya, usaha kolektif tidak akan pernah berkembang jika kekuasaan publik dikelola sebagai aset pribadi untuk kepentingan individu, keluarga, atau kelompok tertentu. Ia menyerukan kepada para pengurus negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengembalikan fungsi institusi sesuai dengan maksud awal pendiriannya. Selain itu, Sudirman mendorong calon pemimpin dan wakil rakyat untuk maju dengan kesadaran akan tanggung jawab memperbaiki kehidupan bersama, bukan hanya karena daya tarik kekuasaan.
➡️ Baca Juga: Mendalami Nilai Transparansi Blockchain dalam Cryptocurrency untuk Keputusan Investasi yang Tepat
➡️ Baca Juga: Turis AS Dibius dan Diperkosa di Homestay, Polisi Amankan Dua Tersangka di India
