China kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar persaingan geopolitik dengan Amerika Serikat. Keberhasilan ekonomi yang diraih negara ini mulai membuat sejumlah negara berkembang meragukan apakah sistem demokrasi benar-benar merupakan pilihan terbaik untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.
Fenomena ini dapat dilihat dengan jelas di Sri Lanka. Sejumlah tokoh bisnis dan politik di negara tersebut mulai melakukan perbandingan antara sistem demokrasi dengan model pemerintahan yang diterapkan di China dan Singapura. Kedua negara tersebut dikenal mampu menjalankan kebijakan jangka panjang secara konsisten. Hal ini diungkapkan oleh A. Jathindra, seorang analis geopolitik yang juga merupakan pendiri Trinco Centre for Strategic Studies di Trincomalee, Sri Lanka, dalam sebuah analisis yang dipublikasikan di Eurasia Review.
Keberhasilan ekonomi China menjadi salah satu faktor yang memicu kekaguman tersebut. Dengan transformasi dari negara yang sebelumnya dilanda kemiskinan menjadi kekuatan ekonomi global, China menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu harus sejalan dengan penerapan demokrasi liberal yang khas Barat.
Di Sri Lanka, bahkan perdebatan mengenai model pemerintahan ini muncul dari kalangan pelaku bisnis. Aroshi Nanayakkara, CEO sebuah perusahaan konsultan global dan mantan ketua Sri Lanka Institute of Directors, mengekspresikan keraguannya terhadap efektivitas pergantian pemerintahan yang terjadi setiap lima tahun dalam menjamin kesinambungan kebijakan.
“Saya ingin menantang pandangan ini: apakah demokrasi benar-benar merupakan pilihan yang tepat? Setiap kali ada presiden baru dan parlemen yang sepenuhnya baru, bagaimana mungkin visi untuk masa depan negara dapat dipertahankan?” ujarnya.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan pernyataan Tilvin Silva, sekjen Janatha Vimukthi Peramuna (JVP). Ia berpendapat bahwa perubahan besar dalam masyarakat memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan satu periode pemerintahan.
Silva menekankan bahwa negara-negara seperti China dan Singapura membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 tahun untuk melakukan transformasi sosial yang signifikan. Pemikiran semacam ini menunjukkan bagaimana keberhasilan China secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang negara-negara demokratis terhadap sistem politik mereka sendiri.
Masalah lain yang muncul adalah kebijakan nonintervensi China. Secara resmi, Beijing menyatakan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun, menurut analisis Jathindra, praktik di lapangan seringkali berbeda ketika kepentingan strategis China terancam.
Nepal merupakan salah satu contoh konkret dari situasi ini. Pada bulan Juli, sebuah konferensi akademik yang membahas studi tentang Tibet diadakan di Kathmandu University dibatalkan setelah adanya tekanan dari pihak China. Acara tersebut seharusnya dihadiri oleh lebih dari 700 akademisi dari 39 negara dan membahas berbagai aspek seperti sejarah, bahasa, agama, filsafat, seni, dan budaya Tibet.
Dengan demikian, pengaruh China yang semakin meningkat dapat dikatakan bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik di negara-negara kecil, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing. Tindakan-tindakan tersebut menggambarkan bagaimana China berupaya menjaga kepentingan strategisnya di kawasan, meskipun seringkali dengan cara yang sangat halus dan tidak terlihat.
Kondisi ini menciptakan dilema bagi negara-negara yang tengah berjuang untuk menjaga integritas sistem demokrasi mereka. Di satu sisi, mereka terpesona oleh model pertumbuhan yang ditawarkan oleh China, sementara di sisi lain, mereka harus menghadapi risiko kehilangan kedaulatan dan kebebasan politik mereka.
Perdebatan mengenai pengaruh China dalam konteks global ini tentu memerlukan perhatian yang serius. Negara-negara kecil, yang sering kali bergantung pada bantuan dan investasi asing, mungkin perlu menimbang kembali hubungan mereka dengan China agar tidak terjebak dalam pola yang merugikan.
Dalam menghadapi pengaruh China yang semakin dominan, negara-negara ini harus mencari cara untuk memperkuat sistem demokrasi mereka. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga-lembaga demokratis, dan penciptaan kebijakan yang berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan, meskipun pengaruh China dapat membawa keuntungan ekonomi bagi negara-negara kecil, mereka harus berhati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi mereka. Keberhasilan China tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama diperjuangkan. Dengan pendekatan yang tepat, negara-negara kecil dapat menemukan keseimbangan yang diperlukan untuk mengelola pengaruh China tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan mereka.
➡️ Baca Juga: B50 Memfasilitasi Hilirisasi Sawit Menuju Beragam Produk Turunan yang Lebih Berharga
➡️ Baca Juga: Prabowo Berencana Melakukan Ikhtiar Sebelum Mundur dari Board of Peace
