Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali memberikan penjelasan mengenai kritik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah pakar.
Pigai mengingatkan agar para pakar tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun penilaian yang disampaikan harus tetap bersifat objektif. Ia menegaskan bahwa meskipun kritik terhadap kekurangan pemerintah itu penting, pencapaian serta manfaat dari program-program pemerintah juga perlu diungkapkan.
“Para pakar seharusnya tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada dari pemerintah. Mereka juga perlu menyoroti prestasi dan hal-hal positif yang telah dilakukan. Tentu saja, jika ada aspek manajerial yang kurang, kritik itu sah-sah saja,” ujarnya pada Rabu, 23 September 2026.
Pigai bahkan menyatakan bahwa kritik bisa mencakup permintaan agar seorang menteri mundur dari jabatannya. Namun, ia mengingatkan agar penilaian tersebut tetap mempertimbangkan capaian yang telah diraih oleh pemerintah.
“Jika sampai harus meminta seorang menteri untuk mundur, itu tidak menjadi masalah. Saya juga tidak keberatan jika diminta untuk mundur. Namun, penting untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dicapai. Itulah yang seharusnya menjadi karakter seorang pakar yang objektif,” tegasnya.
Pernyataan Pigai ini disampaikan sebagai respons terhadap polemik yang muncul setelah Prabowo menyentuh isu pakar dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pidato tersebut, Prabowo mengemukakan kritik terhadap individu-individu yang mengklaim diri mereka sebagai pakar namun menyebarkan tuduhan yang dianggapnya sebagai fitnah.
Prabowo juga mengungkapkan pandangannya, “saking pintarnya jadi goblok,” ketika menyinggung pakar yang menjadi fokus kritiknya. Ia menekankan pentingnya kejujuran intelektual di kalangan cendekiawan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Mahfud MD. Dalam konteks ini, Pigai menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh Presiden tidak dimaksudkan untuk semua pakar secara umum.
Pigai mengaitkan kelompok yang menjadi sasaran kritik dengan istilah post-truth atau pasca-kebenaran. Menurutnya, istilah ini merujuk pada pihak-pihak yang dianggap mengabaikan kebenaran dan menciptakan narasi yang berbeda dari kenyataan.
“Ini hanya terkait dengan ‘post-truth’ yang disinggung oleh Pak Prabowo. Tidak semua pakar, ya. ‘Post-truth’ itu adalah mereka yang berusaha membungkam kebenaran, yang menolak untuk mengakui fakta dan malah menciptakan kebohongan,” kata Pigai.
Ia kembali mengingatkan agar pernyataan Prabowo tidak diartikan sebagai generalisasi terhadap seluruh kalangan pakar.
“Oleh karena itu, tidak bisa semua dianggap sebagai generalisasi bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya mereka yang terlibat dalam ‘post-truth’, yang mengabaikan kebenaran dan berupaya memanipulasi informasi di media sosial,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Hasil Kejuaraan Dunia Wushu 2026: Indonesia Kuasai Puncak Juara Umum
➡️ Baca Juga: Said Abdullah Serukan Indonesia Desak PBB untuk Sanksi Israel
