Puluhan delegasi dari berbagai negara memilih untuk meninggalkan ruang sidang PBB ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan pidatonya pada hari Kamis, 24 September. Tindakan ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan dan sikap Netanyahu yang dianggap tidak mendukung perdamaian.
Menurut laporan dari Le Monde, pada hari berikutnya, sejumlah delegasi terlihat mencemooh dan melontarkan ejekan saat Netanyahu berbicara, sementara timnya justru bertepuk tangan. Pimpinan sidang berulang kali meminta agar suasana tetap dalam keadaan tertib meskipun ada ketegangan yang terjadi.
Netanyahu dalam pidatonya menantang mereka yang masih berada di dalam ruangan, dengan mengatakan, “Jika ada yang merasa pengecut secara moral, silakan keluar sekarang.” Kata-kata ini menambah ketegangan di antara delegasi yang hadir.
Dalam pernyataannya, Netanyahu juga menyerang Wali Kota New York yang dikenal dengan pandangan progresif, Zohran Mamdani, dengan tuduhan antisemit. Ia mengklaim bahwa sejak Mamdani menjabat, keamanan bagi komunitas Yahudi di New York semakin terancam.
Sebelumnya, Mamdani sempat mengancam akan memberlakukan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu jika perdana menteri Israel tersebut datang ke New York. Namun, ia kemudian mengakui bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan ancaman tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berpusat di Den Haag menyatakan pada tahun 2024 bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menuduh Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza, yang dilakukan sebagai reaksi terhadap serangan mematikan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.
Ketegangan semakin meningkat ketika puluhan demonstran berkumpul di sekitar gedung PBB, dengan beberapa di antaranya membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Genosida”. Beberapa demonstran, termasuk aktris Hollywood Susan Sarandon, ditahan oleh pihak berwenang.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang dikenal sebagai pengkritik tajam Netanyahu, juga tidak dapat menghadiri pertemuan PBB setelah pemerintah Trump menolak permohonan visanya. Dalam sebuah pesan video yang diputar sebelum pidato Netanyahu, Abbas menolak tindakan hukuman yang dianggap melanggar hukum serta menolak tuduhan yang menjadi dasar penerapan tersebut.
Inggris dan Prancis, yang selama ini dianggap sebagai mitra tradisional Israel, kini semakin berani mengkritik kebijakan negara tersebut. Hal ini menjadikan mereka sasaran serangan verbal dari Netanyahu.
Menanggapi kritik dari Prancis dan Inggris terkait pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, Netanyahu menyerang kedua negara tersebut dengan merujuk pada sejarah kekaisaran kolonial yang pernah mereka jalani.
Dalam konteks ini, tindakan delegasi Indonesia dan negara-negara lain yang memilih untuk meninggalkan sidang PBB menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan Israel, serta menegaskan pentingnya dialog yang konstruktif dalam mencapai perdamaian.
Banyak negara merasa bahwa tindakan Israel di wilayah Palestina telah melanggar hak asasi manusia dan menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Dengan adanya protes ini, diharapkan masyarakat internasional dapat lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan konflik ini.
Kehadiran demonstrasi di luar gedung PBB menjadi simbol penting dari ketidakpuasan global terhadap kebijakan yang dianggap menindas. Ini menunjukkan bahwa suara masyarakat sipil juga memiliki dampak yang signifikan dalam arena diplomasi internasional.
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia bersama negara-negara lain memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya perdamaian dan keadilan. Tindakan meninggalkan sidang tersebut adalah simbol dari penolakan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia.
Melihat situasi yang berkembang, penting bagi semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif dalam forum internasional seperti PBB adalah langkah yang krusial untuk menyuarakan keprihatinan dan harapan bagi masa depan yang lebih baik.
Dengan demikian, langkah yang diambil oleh delegasi Indonesia dan negara-negara lain tidak hanya merupakan tindakan simbolis, tetapi juga merupakan panggilan untuk tindakan yang lebih konkret dalam menciptakan perdamaian di wilayah yang dilanda konflik.
➡️ Baca Juga: Update Terkini: Festival Budaya Yogyakarta Berjalan Penuh Antusiasme
➡️ Baca Juga: Perkuat Kedaulatan Maritim Indonesia, PTK Kibarkan Bendera Merah Putih di Dasar Laut
