Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, mengumumkan pada hari Kamis bahwa negara tersebut telah membentuk sebuah badan pemerintahan sementara yang terdiri dari tiga orang. Badan ini akan bertugas untuk memimpin Iran setelah meninggalnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, hingga pemimpin baru dapat ditetapkan.
“Badan baru ini telah dibentuk dengan tiga anggota yang akan bertanggung jawab hingga pemimpin baru terpilih. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemilihan pemimpin yang akan datang,” jelas Takht-Ravanchi dalam konferensi persnya.
Beberapa hari yang lalu, Mohsen Qomi, anggota Majelis Pakar Iran yang bertanggung jawab dalam pemilihan pemimpin negara, menyatakan bahwa proses untuk memilih pemimpin tertinggi yang baru sudah dimulai.
Mahmoud Rajabi, salah satu anggota presidium badan negara, mengungkapkan pada tanggal 4 Maret bahwa informasi terakhir mengenai hasil pemilihan tersebut akan diumumkan oleh sekretariat Majelis Pakar.
Di sisi lain, Amerika Serikat sedang mengevaluasi kemungkinan melaksanakan operasi militer terhadap Iran, yang dapat berlangsung selama minimal 100 hari atau hingga bulan September, menurut laporan dari surat kabar Politico.
Pada hari Rabu, 4 Maret, Menteri Perang AS, Pete Hegseth, memperbarui jadwal operasi militer terhadap Iran, mengubahnya menjadi delapan minggu dari sebelumnya yang diperkirakan antara empat hingga lima minggu.
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, telah menetapkan tenggat waktu empat hingga lima minggu untuk menyelesaikan serangan terhadap Iran jika situasi mengharuskan tindakan tersebut.
Komando Pusat AS (CENTCOM) juga meminta penambahan perwira intelijen militer di markas besar mereka yang terletak di Tampa, Florida, untuk mendukung operasi yang berhubungan dengan Iran, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar tersebut yang mengacu pada dokumen internal Pentagon.
➡️ Baca Juga: Trump Menyampaikan Ketidakpuasan terhadap PM Inggris Keir Starmer, Bukan Sosok Churchill
➡️ Baca Juga: Pemeriksaan Kesehatan Eks Menag Yaqut Selesai, Kembali ke Rutan KPK dengan Prosedur Terkontrol
