Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan pimpinan Badan Bank Tanah. Pertemuan ini merupakan langkah awal Dedi dalam menjalankan tugasnya di BRAN untuk membahas pelaksanaan reforma agraria secara lebih mendalam.
Dedi melangsungkan pertemuan tersebut di Ruang Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Wisma Nusantara, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam pertemuan yang berfokus pada diskusi ini, kedua belah pihak bertukar pengalaman serta mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan tanah dan pelaksanaan berbagai program reforma agraria.
“Hari ini saya bertemu dengan pimpinan Bank Tanah. Kami berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai upaya kolaboratif untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Dedi dalam keterangannya.
Dedi menekankan bahwa komunikasi dan kerjasama antar lembaga merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan reforma agraria. Ia menilai bahwa program ini memerlukan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.
“Reforma agraria adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar lembaga sangat penting agar setiap langkah yang kita ambil dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyampaikan presentasi mengenai peran serta pengalaman Bank Tanah dalam penyediaan dan pengelolaan tanah untuk berbagai kepentingan, termasuk reforma agraria.
Bank Tanah juga menjelaskan pengalamannya dalam melaksanakan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL), penataan akses, serta upaya pemberdayaan masyarakat yang terlibat.
Dedi kemudian memberikan gambaran tentang cetak biru dan peta jalan BRAN untuk periode 2026–2029. Dalam pembahasan tersebut, diuraikan arah pembangunan kelembagaan, penguatan data agraria, penyusunan program kerja, serta sejumlah agenda prioritas yang harus diperhatikan oleh BRAN.
Pada masa awal pembentukan BRAN, Dedi memberikan perhatian khusus pada konsolidasi kelembagaan serta penyusunan agenda kerja. Target yang ingin dicapai dalam 100 hari pertama mencakup pemetaan dan penanganan kasus agraria prioritas, penguatan saluran komunikasi dan pengaduan masyarakat, serta penguatan basis data agraria yang ada.
Selain itu, BRAN mempersiapkan penyusunan program dan rencana kerja yang matang, regulasi pendukung kelembagaan, dan penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
➡️ Baca Juga: Dari Dini Hari hingga Magrib, Kisah Haru Ibu-ibu Siapkan Ribuan Hidangan Buka Puasa
➡️ Baca Juga: Eksperimen Menunjukkan Minecraft Dapat Berjalan Tanpa Pemain, Simak Hasilnya di Sini
