Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh bahwa tentara Amerika Serikat telah meninggalkan pangkalan militer mereka di negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan kini bersembunyi di lokasi-lokasi sipil.
Dalam sebuah unggahan di platform X, Araghchi menyatakan, “Sejak awal konflik ini, tentara AS telah meninggalkan pangkalan-pangkalan militer di kawasan GCC dan bersembunyi di hotel-hotel serta perkantoran.” Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 28 Maret 2026, dan mengindikasikan kekhawatirannya terhadap keselamatan warga sipil di daerah tersebut.
Ia menganggap tindakan tersebut berpotensi menjadikan warga sipil di wilayah Teluk sebagai ‘tameng’ bagi tentara AS yang berusaha melindungi diri mereka.
Araghchi membandingkan situasi ini dengan kebijakan hotel-hotel di Amerika Serikat yang menolak menerima pemesanan dari anggota militer yang dapat membahayakan keselamatan tamu. Ia mendorong agar hotel-hotel di negara-negara GCC mengikuti langkah serupa demi melindungi pengunjung.
“Hotel-hotel di AS telah mengambil langkah untuk tidak melayani pemesanan dari personel militer yang berpotensi mengancam keselamatan tamu. Hal yang sama seharusnya diterapkan oleh hotel-hotel di kawasan GCC,” ujarnya.
Dalam konteks diplomasi, Araghchi baru-baru ini menghubungi Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk membahas perkembangan terkini di kawasan tersebut, serta dampak keamanan dan kemanusiaan dari eskalasi militer yang sedang berlangsung.
Ia menekankan bahwa tindakan agresi militer yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran telah memberikan dampak yang signifikan, baik dalam aspek keamanan maupun kemanusiaan. Araghchi menyoroti bahwa serangan terhadap target sipil, seperti sekolah, rumah sakit, situs budaya dan bersejarah, serta kawasan pemukiman, menjadi perhatian utama.
Selama percakapan dengan Guterres, Araghchi mengungkapkan apa yang ia sebut sebagai pelanggaran dan kejahatan, sambil mendesak PBB untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional.
Menteri Iran tersebut menegaskan bahwa Teheran berkomitmen untuk melanjutkan pembelaan yang sah demi menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu Agency.
Ia juga mengkritik seruan dari sejumlah pihak yang dianggapnya berpihak, karena hanya meminta Iran untuk menahan diri. Menurut Araghchi, sikap tersebut mengabaikan fakta bahwa AS dan Israel adalah pihak yang memulai dan memperluas konflik.
Mengenai Selat Hormuz, ia menyebutkan bahwa ketegangan yang terjadi saat ini merupakan akibat langsung dari eskalasi konflik. Ia menambahkan bahwa hak Iran sebagai negara pesisir adalah untuk mencegah kapal-kapal yang terkait dengan “musuh” melintasi wilayahnya, sembari menegaskan bahwa langkah-langkah tetap diambil untuk menjaga keselamatan pelayaran di kawasan tersebut.
➡️ Baca Juga: Skema Insentif MBG Diperbarui, SPPG Kini Dapatkan Rp2.000 per Porsi Mulai 5 Oktober
➡️ Baca Juga: Kapal Pertama Melintas Selat Hormuz Setelah Kesepakatan Gencatan Senjata Dicapai
