Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk unit pemulihan korban sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan dampak yang dihadapi oleh penerima manfaat dilakukan secara terencana dan sistematis.
Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya mekanisme pemulihan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan MBG, terutama apabila terjadi masalah kesehatan atau keracunan yang dapat mengganggu aktivitas harian serta proses belajar mengajar bagi anak-anak.
“Kementerian HAM merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera membentuk unit pemulihan korban,” ungkap Pigai di Jakarta pada hari Rabu.
Pigai menjelaskan bahwa mekanisme pemulihan ini dapat merujuk pada Maastricht Guidelines, yang mengidentifikasi berbagai bentuk pemulihan, seperti rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi para korban.
Menurutnya, penting untuk merumuskan mekanisme tersebut dengan rinci agar setiap korban dapat menerima penanganan yang sesuai dengan dampak yang mereka alami. Ini termasuk pelayanan kesehatan dan kompensasi bagi mereka yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran.
Dia mengilustrasikan bahwa korban yang memerlukan perawatan di rumah sakit harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Tanggung jawab pemulihan ini, lanjutnya, seharusnya melibatkan pemerintah, BGN, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang berperan dalam pelaksanaan program.
“Dengan demikian, detail tentang pelayanan pemulihan bagi korban perlu dirumuskan dengan cermat,” tambah Pigai.
Ia menilai bahwa pembentukan unit pemulihan yang terorganisir akan berkontribusi pada penanganan dampak di berbagai daerah, sehingga penanganan tersebut tidak dilakukan secara terpisah-pisah.
“Jika sistem pelayanan pemulihan korban dijalankan secara terstruktur, maka seluruh dampak yang muncul di seluruh Indonesia dapat ditangani secara bersamaan dan seragam,” jelasnya.
Di sisi lain, Pigai menggarisbawahi bahwa MBG merupakan program yang memiliki tujuan positif, berdasarkan hasil survei dan pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian HAM di lapangan. Namun, ia mengakui bahwa terdapat beberapa pelaksanaan yang belum memenuhi harapan, sehingga evaluasi harus tetap dilakukan secara berkala.
“Dalam manajemen, terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, oleh karena itu, evaluasi terhadap program ini harus dilakukan secara terus-menerus,” ungkapnya.
Pigai menambahkan bahwa perbaikan dalam pelaksanaan MBG telah dilakukan bersama dengan BGN. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dalam proses evaluasi dan perbaikan dapat membantu menurunkan insiden yang muncul dalam implementasi program tersebut.
➡️ Baca Juga: Rossa, Rizky Febian, dan Nikita Willy Bergabung di K-Beauty Fest 2026, Simak Tanggal dan Lokasinya!
➡️ Baca Juga: Miftachul Akhyar Dikukuhkan Kembali Sebagai Rais Aam PBNU Periode 2026-2031
