Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mengungkapkan keprihatinan mengenai ketimpangan yang signifikan dalam pengelolaan museum antara Museum Nasional dan museum-museum di daerah. Ia mengajak Museum Nasional untuk berperan lebih aktif dalam membangun jaringan dan ekosistem permuseuman di seluruh Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola museum di tingkat daerah.
Lestari menegaskan bahwa transformasi yang terjadi di Museum Nasional menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Namun, ia berpendapat bahwa perlu adanya upaya untuk menyebarluaskan kemajuan ini ke daerah-daerah, agar peningkatan kualitas museum bisa terjadi secara merata di seluruh Indonesia.
“Jarak antara museum nasional dengan museum di daerah sangat mencolok. Dalam konteks saat ini, penting bagi kita di pusat, termasuk di Museum Nasional, untuk bertanggung jawab bersama dan mencatat hal ini sebagai rekomendasi kami,” ujar Lestari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada tanggal 10 September 2026.
Lestari mengidentifikasi salah satu isu utama yang membutuhkan perhatian adalah kemampuan SDM di museum daerah. Keterbatasan dalam hal ini, menurutnya, berdampak besar terhadap kapasitas daerah dalam mengelola anggaran revitalisasi serta dalam merancang tata pamer dan narasi museum yang berkualitas.
“Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana solusinya. Barusan saya berdiskusi dengan rekan-rekan, karena tidak ada perwakilan dari Kementerian, tetapi semoga nanti bisa disampaikan agar Museum Nasional berperan aktif dalam membangun ekosistem permuseuman di Indonesia. Jarak antara pengelola museum di pusat dan di daerah sangat besar,” tambahnya.
Ia memberikan contoh dari pengelolaan museum di daerah pemilihannya. Ia menyatakan bahwa ketika daerah menerima dukungan anggaran, seringkali pemahaman pengelola terbatas, sehingga revitalisasi lebih difokuskan pada aspek fisik dibandingkan penguatan substansi museum, termasuk tata pamer dan narasi yang mendalam.
Oleh karena itu, Lestari berpendapat bahwa perlu ada mekanisme pendampingan yang lebih kuat dari institusi yang memiliki kapasitas, seperti Indonesian Heritage Agency. Pendampingan semacam ini dianggap penting agar pemerintah daerah dapat merancang pengembangan museum yang sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti kaidah pengelolaan yang tepat serta efektif.
➡️ Baca Juga: KH. Rahman Usada, M.Kom. Luncurkan dalam Penghargaan Musik Tahun Ini
➡️ Baca Juga: Bupati Nagekeo Laporan Penurunan KDRT Berkat Program MBG yang Efektif
