Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dalam upaya menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pendekatan yang komprehensif.
Dukungan ini mencakup pencarian pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab utama, baik individu maupun perusahaan yang terlibat.
Choirul Anam, salah satu komisioner Kompolnas, menegaskan bahwa penegakan hukum terkait karhutla harus melampaui tindakan terhadap pelaku di lapangan. Penegakan hukum juga harus menjangkau aktor-aktor yang memiliki tanggung jawab lebih besar atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kompolnas sepenuhnya mendukung rekan-rekan di kepolisian untuk menegakkan hukum terkait masalah kebakaran hutan ini. Kami mendukung agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan,” ungkap Anam.
Ia mengungkapkan bahwa dukungan ini sejalan dengan upaya Polri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mabes Polri dan berbagai polda, termasuk Polda Riau, dalam menangani kasus karhutla.
Anam menegaskan bahwa individu atau perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla harus dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang ada.
“Kami mendukung penyelidikan yang lebih komprehensif, sehingga mereka yang paling bertanggung jawab, baik individu maupun perusahaan, harus mendapat sanksi dalam kerangka penegakan hukum kita,” tuturnya.
Anam berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan sebagai representasi kehadiran negara dalam menangani masalah karhutla yang terus berulang. Ia menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menciptakan masalah sementara berupa api dan asap, tetapi juga memiliki potensi untuk terulang kembali jika akar permasalahan tidak ditangani.
“Hal ini sering terjadi. Beberapa waktu lalu sudah terjadi, dan kemudian terulang lagi. Dengan alasan membuka lahan yang lebih murah dan sejenisnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Anam menilai bahwa kepolisian, sebagai salah satu representasi negara, perlu menunjukkan sikap tegas terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
“Rekan-rekan di kepolisian yang merupakan wajah negara harus hadir dengan sikap tegas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk memadamkan kebakaran dan mengurangi dampak asap dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
“Ini tidak hanya untuk saat ini, karena tujuannya adalah memadamkan api, mengurangi asap, tetapi juga untuk memastikan masalah yang sama tidak terulang lagi,” pungkas Anam.
➡️ Baca Juga: Harga BBM Subsidi Akan Naik Jika APBN Tidak Mampu Menyesuaikan Harga Minyak Dunia
➡️ Baca Juga: Bahlil Tegaskan Kapal Pertamina Segera Tinggalkan Teluk Arab dan Kembali Beroperasi
