Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat layanan haji Indonesia dengan rencana pembangunan terminal khusus untuk jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi.
Proyek ambisius ini telah mendapatkan persetujuan prinsip dari pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi dan kini memasuki fase percepatan pelaksanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja Pemerintah yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 April 2026.
Prabowo menegaskan bahwa terminal khusus ini dirancang untuk mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jamaah haji Indonesia.
“Saya telah mengajukan permohonan, dan secara prinsip sudah disetujui. Saya meminta izin dari Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia dapat memiliki terminal khusus untuk haji, sehingga proses masuk dan keluar bisa lebih cepat,” ungkapnya.
Untuk merealisasikan proyek ini, Prabowo secara langsung mengarahkan Direktur Utama Garuda Indonesia dan CEO Danantara untuk segera menjalin kerja sama dengan Saudi Arabian Airlines.
“Saya meminta untuk mendekati Saudi Air dan mendiskusikan kemungkinan Joint Venture. Instruksi ini telah saya berikan,” tambahnya.
Presiden menilai bahwa skema kerja sama ini tidak hanya berfokus pada layanan, tetapi juga pada efisiensi bisnis penerbangan haji yang selama ini dinilai kurang optimal. Ia mengkritisi pola penerbangan yang merugikan kedua belah pihak.
“Ini sangat tidak ekonomis dan tidak masuk akal. Arab Saudi juga mengalami hal yang sama, mereka mengembalikan jamaah haji kita ke Indonesia dalam keadaan kosong,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan entitas usaha patungan antara Garuda dan Saudi Air untuk meningkatkan efisiensi operasional penerbangan dan menciptakan saling menguntungkan.
Selain meningkatkan faktor muatan pesawat, kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan harga tiket serta percepatan layanan.
Prabowo juga menekankan pentingnya proyek ini dan menunjukkan ketidaksabarannya terhadap kemajuan yang dianggap lambat, meskipun instruksi telah diberikan dua bulan lalu.
“Apakah sudah dikerjakan? Saya sudah memberikan perintah sekitar dua bulan yang lalu. Pemerintah harus bekerja lebih cepat. Saya ingin Direktur Utama Garuda segera menghadap saya,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Uji Kelayakan DK OJK: Friderica Widyasari Paparkan 8 Langkah Perkuat Sektor Jasa Keuangan
➡️ Baca Juga: Bus Terhenti, Jemaah Haji Indonesia Jalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
