kpkgg

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

berita

Purbaya Usulkan Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp49,80 Triliun untuk Berbagai Keperluan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi mengajukan anggaran sebesar Rp49,80 triliun untuk tahun 2027 kepada Komisi XI DPR.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan dengan Komisi XI DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 7 September 2026.

“Kami berharap agar para anggota Komisi XI DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027 yang kami usulkan sebesar Rp49.801.124.984 triliun,” ungkap Purbaya.

Dalam penjelasannya, Purbaya merinci bahwa anggaran tersebut mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, serta alokasi anggaran murni yang mencapai Rp42,34 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp7,63 triliun.

Dia menambahkan bahwa usulan anggaran ini akan dialokasikan untuk program pengelolaan penerimaan negara yang totalnya mencapai Rp3,62 triliun, serta untuk program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan nilai Rp78,86 miliar.

Selanjutnya, alokasi untuk fungsi pelayanan umum ditetapkan sebesar Rp45,5 triliun, dengan fungsi pendidikan mendapat alokasi Rp3,99 triliun, dan fungsi ekonomi senilai Rp300,4 miliar.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa strategi ekonomi dan fiskal yang diusulkan untuk tahun 2027 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini akan dilakukan melalui penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, sektor keuangan, moneter, serta dukungan dalam investasi.

“APBN harus tetap dijaga agar sehat, kredibel, dan berkelanjutan, sehingga dapat berfungsi optimal sebagai penyangga, mendukung agenda pembangunan, dan menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya.

➡️ Baca Juga: RI Mengimpor BBM dari Negara dengan Stok Lebih untuk Penuhi Kebutuhan Nasional dalam 18-20 Hari

➡️ Baca Juga: 78 Akun Dilaporkan, Rossa Curiga Terjadi Serangan Fitnah Gagal di Media Sosial

Related Articles

Back to top button