Jakarta – Pemerintah baru saja menyelenggarakan Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode 2025–2029. Acara ini diorganisir oleh Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan melibatkan kementerian serta lembaga terkait di Kementerian Sekretariat Negara pada hari Kamis, 1 Oktober 2026.
Forum tersebut melibatkan berbagai unsur dari lintas kementerian, lembaga, dan organisasi terkait lainnya. Di antaranya adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), TNI, Polri, serta BIN, yang semuanya berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Dari sudut pandang pengelolaan perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menjelaskan bahwa sistem gerbang negara yang ada di Papua saat ini meliputi tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah berfungsi secara efektif.
Ketiga pos perbatasan tersebut adalah PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan lalu lintas orang dan barang.
Nurdin menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan dilihat dari perspektif yang lebih luas. Pembangunan ini seharusnya tidak hanya terbatas pada fungsi masuk dan keluarnya orang atau barang, tetapi juga sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah secara keseluruhan.
“Pembangunan perbatasan tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai titik akses keluar-masuk, melainkan juga sebagai langkah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi di daerah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini,” ungkap Nurdin dalam keterangannya pada hari Jumat, 2 Oktober 2026.
Pengembangan konektivitas, menurut Nurdin, seharusnya berjalan seiring dengan upaya menangani berbagai isu yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan. Ini termasuk perhatian terhadap warga Papua yang berada di Papua Nugini dan ingin kembali, pemenuhan hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di area tersebut.
Salah satu contoh nyata adalah kawasan Yetetkun, di mana masyarakat menunjukkan aspirasi untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan.
Kondisi ini bisa menjadi acuan penting dalam merancang pendekatan pembangunan perbatasan yang berfokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Pendekatan yang berbasis pada kekeluargaan dan melibatkan komunitas adat harus berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur. Dengan cara ini, potensi konflik di kalangan masyarakat dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat proses reintegrasi bagi warga yang ingin kembali ke daerah asal mereka,” jelas Nurdin.
Nurdin juga menambahkan bahwa hubungan kekeluargaan dan keterikatan masyarakat Papua yang berada di Papua Nugini dengan komunitas adat serta tanah ulayat di wilayah asal sangat penting untuk diperhatikan. Ini merupakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemulangan secara sukarela, sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan di Papua.
➡️ Baca Juga: Mobil Berteknologi Hidrogen Ini Menawarkan Jarak Tempuh Mencapai 620 Km
➡️ Baca Juga: Persebaya Menghadapi Dampak Abu Vulkanik dari Gunung Anak Krakatau
