Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan target untuk menyelesaikan fase tanggap darurat akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, dalam laporan terkini mengenai penanganan pascagempa yang disampaikan pada Minggu, 16 Agustus 2026.
“Tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah pusat dan kementerian sedang berupaya agar fase tanggap darurat ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2–3 minggu mendatang,” ungkap Abdul Muhari dalam keterangannya.
Namun, ia menekankan bahwa pencapaian target ini sangat tergantung pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Apabila ditemukan situasi atau kondisi tak terduga selama penanganan bencana, target ini bisa mengalami perubahan.
“Kami tentu harus mempertimbangkan dinamika yang kami hadapi di lapangan. Namun, hasil rapat koordinasi pagi ini telah menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan target agar tanggap darurat ini tidak berlangsung terlalu lama, sehingga kita dapat segera beralih ke fase transisi darurat,” tambahnya.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa status tanggap darurat telah diterapkan di Kabupaten Manggarai selama 90 hari. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur sedang dalam proses untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Penetapan status tanggap darurat untuk seluruh Provinsi NTT juga masih dalam tahap pengkajian.
Ia menjelaskan, selain melakukan pencarian dan penyelamatan bagi para korban, serta memenuhi kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat yang terdampak, pemerintah juga mulai melakukan pendataan dan penilaian kerugian material akibat gempa.
“Kami berharap pemerintah daerah, dengan dukungan personel dari pemerintah pusat, dapat segera melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama terkait dengan kerusakan pada rumah, baik yang rusak ringan, sedang, maupun berat,” jelasnya.
Menurutnya, identifikasi tingkat kerusakan pada rumah dan bangunan sangat penting dilakukan sejak awal. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat lebih siap dalam merencanakan tahapan-tahapan berikutnya, khususnya untuk mempercepat proses transisi dan pemulihan menuju tahap rekonstruksi.
“Langkah ini sangat krusial agar proses pemulihan awal dapat dilakukan dengan cepat dan efisien,” katanya.
Di hari kedua setelah terjadinya gempa, BNPB, dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), telah membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis Lapangan di Maumere. Selain itu, Media Center juga telah disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menyampaikan perkembangan mengenai penanganan bencana.
➡️ Baca Juga: Fakta Menarik tentang Inovasi Sosial yang Jarang Diketahui
➡️ Baca Juga: Kapolda Sumsel dan PLN S2JB Diskusikan Strategi Memastikan Keamanan dan Stabilitas Listrik
