Anggaran Perjalanan Luar Negeri Pejabat Dihapus, Purbaya: Hanya untuk Situasi Mendesak

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri akan mengalami pengurangan signifikan, bahkan bisa dihapuskan sama sekali, kecuali untuk kegiatan yang dianggap sangat mendesak.
Dia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran di tengah gejolak geopolitik global dan meningkatnya harga minyak.
“Rapat-rapat juga akan dikurangi. Sesuai perintah presiden, perjalanan ke luar negeri harus diminimalkan,” ungkap Purbaya saat berinteraksi dengan media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026.
Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa perjalanan luar negeri bagi pejabat pemerintah akan dihapus, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.
Namun, meskipun kebijakan ini berlaku, Purbaya menginformasikan bahwa dirinya akan tetap menghadiri forum IMF-World Bank Meeting yang akan datang, setelah mendapatkan izin dari Presiden Prabowo.
“Saya akan berpartisipasi dalam IMF-World Bank Meeting karena saya rasa itu sangat penting, dan saya sudah meminta izin untuk berangkat,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menginformasikan tentang keputusan pemerintah untuk memangkas kegiatan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
“Untuk perjalanan dinas domestik, efisiensinya dipangkas hingga 50 persen, sedangkan untuk kegiatan luar negeri mencapai 70 persen,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Menteri Dody Nyatakan Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Tidak Cukup Atasi Masalah Pantura
➡️ Baca Juga: Ulasan Singkat: Router WiFi Stabil untuk Mendukung Kegiatan Internet Modern di Rumah




