Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali pentingnya melakukan reformasi menyeluruh dalam struktur pemerintahan, meliputi lingkungan kerja dan pengelolaan institusi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara di kediamannya di Hambalang, pada Selasa, 17 Maret 2026, bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat.
Dalam diskusi tersebut, Prabowo mengemukakan pandangannya bahwa masalah utama dalam birokrasi tidak hanya terletak pada sistem yang ada, tetapi juga pada kultur dan kebiasaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun.
“Saya menilai kita perlu memperbaiki lingkungan kita. Kita perlu memperbaiki budaya kita. Kita perlu memperbaiki tata kelola kita. Semua hal yang seringkali menipu dan kecurangan, seperti penyelundupan dan underinvoicing, harus diperbaiki,” tegas Presiden Prabowo.
Menurutnya, praktik-praktik menyimpang yang telah lama berlangsung tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera ditangani secara konsisten di semua lini pemerintahan. Dalam diskusi itu, Prabowo menekankan pentingnya reformasi dari dalam masing-masing institusi untuk mencapai perubahan yang signifikan.
“Karena itu, saya selalu menanyakan kepada teman-teman di berbagai lembaga, Anda harus membersihkan diri Anda sendiri, atau Anda akan dibersihkan. Saya sudah melihat beberapa menteri yang mulai menunjukkan perubahan positif. Ada yang terlihat lemah, tetapi ada juga dirjen yang berperilaku nakal, dan mereka langsung saya pecat,” jelas Presiden Prabowo.
Pernyataan ini diperkuat dengan contoh konkret dari kabinet. Prabowo menyebut langkah yang diambil oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kondisi internal.
“Kalau Anda perhatikan Menteri PU saya saat ini, Pak Dody, beliau adalah orang yang baik, tetapi jika ada yang mencoba bermain-main, dia tidak segan-segan untuk bertindak tegas, seperti memecat dua dirjen,” ungkap Presiden Prabowo.
Tindakan tersebut merujuk pada langkah Menteri PU Dody Hanggodo dalam melakukan pembersihan di lembaganya. Hal ini mencakup pemecatan dua pejabat setingkat Dirjen yang mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat, sebagai upaya menjaga akuntabilitas dalam kementerian.
Namun, Prabowo mengakui bahwa proses perbaikan ini tidaklah mudah. Ia mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama adanya resistensi dari dalam institusi itu sendiri.
“Kita menemukan adanya deep-state, dan ada dirjen-dirjen yang berani melawan perintah menteri. Akhirnya, kami terpaksa memecat banyak dirjen. Beberapa dari mereka merasa tidak tersentuh. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak bisa diaudit. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat,” ujar Prabowo.
➡️ Baca Juga: PLN Targetkan Seluruh Wilayah Terpencil Teraliri Listrik di 2026
➡️ Baca Juga: Dicky Kartikoyono Sarankan Sekuritisasi Kredit UMKM untuk Seleksi DK OJK yang Lebih Baik
