Jakarta – Calon Kapolri, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, tengah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR RI pada hari Kamis, 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Suyudi memaparkan rencananya untuk menyederhanakan struktur organisasi Polri, dengan meninjau kembali lapisan persetujuan yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang berarti.
Suyudi menegaskan bahwa tujuan dari restrukturisasi ini adalah membuat Mabes Polri lebih strategis dan efisien, sementara Polda akan berfungsi secara proporsional dan memberikan dukungan yang tepat. Polres akan diperkuat sebagai unit operasional dasar, dan Polsek diharapkan menjadi lebih tangguh serta dekat dengan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa struktur yang tumpang tindih dan lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah akan dievaluasi untuk disederhanakan. Penguatan lini terdepan akan dilakukan berdasarkan beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Program kedua yang diusulkan berkaitan dengan pembinaan dan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM). Suyudi menekankan pentingnya menjamin bahwa seluruh proses rekrutmen dan pengembangan SDM Polri bebas dari praktik nepotisme, transaksi, dan sponsorship yang merugikan.
Ia menjelaskan bahwa seluruh siklus pengelolaan SDM perlu diperbaiki, mulai dari perencanaan hingga purna tugas. Aspek meritokrasi dan rekam jejak integritas akan menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Tidak ada tempat bagi praktik titipan dan transaksi dalam proses ini.
Suyudi juga menambahkan bahwa anggota yang berprestasi akan dilindungi dan diberikan kesempatan untuk berkembang dalam karier mereka. Di sisi lain, pelanggaran akan ditindak dengan pendekatan yang proporsional dan konsisten.
Kemudian, program ketiga yang diusulkan adalah penguatan pelayanan publik. Suyudi menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polri akan beralih dari sekadar memenuhi prosedur administratif menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif. Ia menekankan bahwa struktur internal Polri tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Proses digitalisasi harus mampu menutup celah untuk praktik pungutan liar, serta memastikan bahwa layanan tersedia bagi masyarakat tanpa perlu tatap muka.
Program keempat adalah penguatan penegakan hukum. Suyudi menyatakan bahwa indikator keberhasilan penegakan hukum perlu bergeser dari banyaknya perkara yang ditangani menjadi fokus pada kualitas penanganannya.
Ia menekankan pentingnya proses yang tepat, sah, berbasis bukti, dan berkeadilan. Berbagai elemen seperti manajemen kasus, SP2HP, supervisi, tinjauan kasus, forensic, digital forensic, analisis keuangan, serta pelacakan aset perlu diperkuat dalam sistem penegakan hukum.
Selanjutnya, program kelima terkait dengan penguatan pengawasan. Suyudi ingin agar pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis risiko yang lebih proaktif.
Setiap pengaduan perlu memiliki jejak, penanggung jawab, tenggat waktu, perlindungan bagi pelapor, serta hasil yang jelas. Temuan dari proses pengawasan harus berujung pada perbaikan, konsekuensi yang sesuai, pemulihan, dan pencegahan terulangnya masalah yang sama.
➡️ Baca Juga: Media Belanda Fokus pada Kartu Merah Thom Haye dalam Pertandingan Melawan Malaysia
➡️ Baca Juga: Meningkatkan Kepercayaan Ekosistem Cryptocurrency Global Melalui Peran Blockchain yang Berkelanjutan
