Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa mereka tidak akan menerapkan kebijakan work from home (WFH), meskipun pemerintah tengah mendorong langkah-langkah efisiensi energi di tengah potensi krisis yang ada. Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kebutuhan untuk tetap siap menghadapi bencana serta menjalankan pekerjaan infrastruktur yang tidak dapat dilakukan dari jarak jauh.
Dody menekankan bahwa peran Kementerian PU sangat berkaitan dengan kondisi di lapangan, termasuk keterlibatan langsung dalam penanganan situasi darurat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu, kehadiran fisik para pegawai di lapangan menjadi sebuah keharusan yang tak bisa diabaikan.
“Dalam konteks Kementerian PU, skema WFH sebenarnya tidak terlalu relevan, karena selain bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, kami juga merupakan bagian dari tim utama dalam penanganan bencana, bekerja sama dengan BNPB. Itu sebabnya kami memutuskan tidak menerapkan WFH,” ungkap Dody kepada awak media di Gedung Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada 10 April 2026.
Ia juga menekankan bahwa situasi di lapangan, terutama di wilayah yang rawan bencana, membuat penerapan skema WFH menjadi sulit. Laporan mengenai kejadian bencana seperti longsor dan banjir terus datang, yang memerlukan respons cepat dari pihak kementerian untuk memberikan penanganan yang tepat.
“Terutama di daerah-daerah seperti Sumatra, Sumut, dan Sumbar, penerapan WFH sangat tidak memungkinkan. Laporan mengenai kejadian bencana masih terus kami terima,” tambahnya.
Dody juga menyebutkan adanya kejadian bencana yang menyebabkan korban jiwa, yang semakin menegaskan pentingnya kehadiran langsung petugas di lapangan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Kementerian PU memilih untuk tidak mengikuti skema kerja fleksibel seperti WFH.
Sementara itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memang mendorong langkah efisiensi energi sebagai respons terhadap potensi krisis. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengurangan aktivitas perkantoran melalui penerapan WFH.
Namun, Kementerian PU memilih pendekatan yang berbeda dengan mempertahankan operasional penuh sambil tetap melakukan penghematan energi di lingkungan kerja. Dody menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja.
“Namun, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, kami berusaha untuk bekerja secara efisien. Jadi, setelah pukul 17.00, kami mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Analisis Strategi Jangka Panjang Klub Sepak Bola dan Dampaknya pada Prestasi Berkelanjutan
➡️ Baca Juga: Dongeng Ramadhan di Masjid Istiqlal, Momen Belajar Nilai Kebaikan untuk Ratusan Anak
